PASANGKAYU, Harian Indonesia Pos.com — Pemerintah Kabupaten Pasangkayu melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Kominfopers) menggelar Pelatihan Kelembagaan Statistik Sektoral bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Pasangkayu. Kegiatan ini dilaksanakan pada Rabu, 29 Oktober 2025 di Hotel Trisakti Pasangkayu.
Acara tersebut dihadiri oleh Asisten II Pasangkayu, Suhardi, S.Pd, perwakilan dari BPS Provinsi Sulawesi Barat (Eka Khaerandy Oktafianto, S.ST.,M.Si sebagai narasumber), Dinas Kominfopers Provinsi Sulawesi Barat (Erik Kalalembang sebagai narasumber), Kepala Dinas Kominfopers Kabupaten Pasangkayu Zulfikar K, SP.,M.Si beserta staf dan jajarannya, Plt. BPS Kabupaten Pasangkayu, perwakilan Bappeda Kabupaten Pasangkayu, serta perwakilan dari masing-masing OPD Kabupaten Pasangkayu.
Kepala Dinas Kominfopers Kabupaten Pasangkayu, Zulfikar K, SP.,M.Si, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pelatihan ini adalah langkah strategis untuk memperkuat kelembagaan statistik sektoral di setiap OPD. Ia menekankan pentingnya kolaborasi dan pemahaman teknis bersama agar perencanaan program berbasis data dapat berjalan lebih efektif.
“Melalui pelatihan ini, mari kita belajar bersama bagaimana menyusun program-program secara efektif. Bukan anggaran yang menyesuaikan program, tetapi program yang harus menyesuaikan anggaran, sehingga kita tahu mana program yang menjadi prioritas,” ujar Zulfikar.
Asisten II Kabupaten Pasangkayu, Suhardi, S.Pd, juga menegaskan pentingnya perbaikan dan pemutakhiran data di seluruh OPD. Ia berharap agar setiap OPD memiliki data yang akurat dan siap digunakan kapan pun dibutuhkan.
“Saya berharap seluruh OPD memiliki data yang akurat dan terupdate. Ketika ada tamu atau dinas lain menanyakan data, kita bisa langsung memberikan informasi tersebut tanpa harus menunggu lama,” kata Suhardi.
Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan seluruh OPD di Kabupaten Pasangkayu dapat meningkatkan kualitas dan keterpaduan data sektoral. Hal ini bertujuan untuk mendukung penyusunan kebijakan pembangunan daerah yang berbasis data dan fakta. (Hip)
