Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian resmi menerbitkan Surat Edaran (SE) bernomor 400.2.7/4657/SJ tertanggal 14 Juni 2026. Surat tersebut mengimbau seluruh gubernur, bupati, dan wali kota untuk memfasilitasi serta menginisiasi kegiatan nonton bareng (nobar) pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026.
Hal ini disampaikan Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan dukungan pemerintah daerah pada kegiatan nobar serta penandatanganan surat edaran bersama di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri, Jakarta, pada Senin (15/6/2026).
“Saya sudah membuat surat edaran untuk menjadi landasan rekan-rekan kepala daerah untuk membuat kebijakan, membuat turunannya, edaran kepada camat, kepala desa untuk membuat nonton bareng,” ujar Mendagri Tito.
Dalam surat edaran tersebut, Mendagri meminta kepala daerah menyiapkan lokasi-lokasi strategis dan ruang publik yang memadai. Selain penyediaan sarana, pemda juga diminta menggerakkan perangkat daerah untuk memberikan dukungan teknis, mulai dari pengaturan lalu lintas, penjagaan kebersihan, hingga aspek keamanan. Koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) juga ditekankan guna menjamin ketertiban dan kenyamanan masyarakat selama acara berlangsung.
Mendagri memandang Piala Dunia 2026 sebagai momentum strategis untuk memberikan hiburan sehat bagi masyarakat sekaligus menggerakkan roda perekonomian lokal. Ia mengajak partisipasi aktif berbagai elemen, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dunia usaha, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hingga komunitas kepemudaan.
“Ini momentum juga yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, membuat sistem ekonomi jadi bergerak. Kalau ada nobar otomatis masyarakat kumpul, di situ ada dorongan untuk UMKM bergerak,” jelasnya.
Apresiasi terhadap langkah Kemendagri disampaikan oleh Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik TVRI, Tubagus Fiki Chikara Satari. Berdasarkan simulasi dampak ekonomi yang dihitung TVRI, gelaran nobar berpotensi menghasilkan nilai ekonomi mencapai Rp2,34 triliun secara nasional, atau rata-rata Rp46,91 miliar per malam. Angka ini dihitung dengan asumsi adanya 5.864 venue aktif selama 50 malam efektif, dengan melibatkan rata-rata empat UMKM di setiap venue.
“Kalau semuanya aktif ini semuanya akan luar biasa,” kata Fiki.
Melalui surat edaran ini, Kemendagri juga mengimbau pemda untuk melakukan publikasi dan sosialisasi yang luas agar kegiatan nobar dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga manfaat ekonomi dan sosialnya dapat dirasakan secara merata. (Jas)
Sumber: Puspen Kemendagri
