MAMUJU –;;Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Barat Irjen Pol Adi Deriyan Jayamarta menegaskan komitmen penuh jajaran kepolisian untuk mengawal dan menyukseskan Program Strategis Nasional (PSN) serta program prioritas pemerintah daerah.
Hal tersebut disampaikan Kapolda saat menghadiri Rapat Kerja Pimpinan (Rakerpim) Semester I Tahun Anggaran 2026 di Aula Andi Depu Lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Kamis (18/6/26).
Forum strategis lintas sektor ini digelar khusus untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan PSN serta Program Prioritas Provinsi Sulawesi Barat.
Irjen Pol Adi Deriyan Jayamarta menyatakan bahwa Polri siap memberikan pengawalan ketat agar seluruh kebijakan pembangunan berjalan aman, lancar dan tepat sasaran.
Menurutnya, stabilitas keamanan adalah fondasi utama dalam menggerakkan roda ekonomi dan menyukseskan program kesejahteraan masyarakat.
“Polri, khususnya Polda Sulbar, siap berdiri di depan untuk mendukung dan mengamankan setiap kebijakan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Sinergi seluruh elemen pemerintahan di Sulbar harus berjalan sebagai satu ekosistem pembangunan yang saling menguatkan,” tutur Kapolda Sulbar.
Rakerpim ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, di antaranya Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS RI, Gubernur Sulbar, Kabinda Sulbar, Kasrem 142 Tatag, serta para Bupati se-Sulbar dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam kegiatan tersebut, dilakukan dua momen penting yang memerlukan dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat dan aparat penegak hukum yaitu:
– Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 dimana Gubernur Sulbar bersama Deputi BPS RI meresmikan dimulainya sensus nasional ini. Sensus ini akan melibatkan sekitar 1.300 hingga 1.400 petugas lapangan lokal untuk mendata struktur ekonomi dan UMKM. Guna mengantisipasi penipuan, petugas resmi akan dibekali rompi, tanda pengenal dan QR Code yang dapat dipindai oleh masyarakat.
– Penandatanganan MoU “Posyandu Beribadah” melalui Kerja sama antara Pemprov Sulbar dan Kanwil Kemenag Sulbar ini difokuskan pada penanganan stunting dan pengentasan kemiskinan ekstrem melalui pendekatan keagamaan dan kesehatan yang terintegrasi.
Kepala Bapperida Prov. Sulbar dalam laporannya menjelaskan bahwa agenda pembangunan daerah kini disatukan melalui kekuatan kerangka dasar bernama Pancadaya. Kerangka ini bertujuan mengintegrasikan program nasional dengan target daerah demi mencapai tiga visi utama yaitu Sembuh Stunting, Kemiskinan Berkurang dan Ekonomi Melejit.
Adapun beberapa program turunan yang menjadi prioritas bersama dalam rapat kali ini meliputi:
* Makan Bergizi Gratis (MBG): Bukan sekadar program makan, melainkan instrumen perbaikan gizi dan penggerak ekonomi lokal yang melibatkan petani, nelayan, serta UMKM.
* Sekolah Rakyat: Solusi pemerataan akses pendidikan bagi kelompok miskin guna memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
* Koperasi Merah Putih: Difungsikan sebagai motor penggerak ekonomi rakyat.
* Ketahanan Pangan: Pengelolaan cadangan pangan (gabah/beras) dan pengendalian inflasi.
Sementara itu, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS RI dalam sambutannya memberikan apresiasi tinggi kepada Pemprov Sulbar atas capaian luar biasa, di antaranya meraih penghargaan TPID Berkinerja Terbaik Tahun 2025 dan Terbaik I kategori Penurunan Tingkat Pengangguran. Tercatat pula inflasi Sulbar pada Mei 2026 berada di bawah rata-rata nasional.
BPS mengingatkan bahwa struktur ekonomi Sulbar masih didominasi oleh sektor pertanian sebesar 47,28 persen. Oleh karena itu, data akurat dari Sensus Ekonomi 2026 sangat krusial agar perumusan kebijakan ekonomi digital dan pengembangan UMKM ke depan bisa lebih tepat sasaran.
Melalui Rakerpim ini, Polda Sulbar bersama seluruh jajaran Forkopimda dan Pemerintah Daerah menyepakati komitmen bersama serta rencana tindak lanjut yang akan dievaluasi secara berkala demi memastikan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat. (Jas)
Sumber : Humas Polda Sulbar, Brigpol Suhardiman
