JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menegaskan akan memanggil pihak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk dimintai keterangan dan pertanggungjawaban terkait rencana pengadaan ribuan sepeda motor listrik bagi para Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Kami akan memanggil dan meminta pertanggungjawaban resmi dari BGN. Kita tidak akan membiarkan anggaran negara digunakan tanpa akuntabilitas yang jelas,” tegas Charles, sebagaimana dikutip dari Detik.com, Rabu (08/04/2026).
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menyoroti adanya indikasi kejanggalan dalam proses penganggaran tersebut. Menurut informasi, usulan pengadaan alat operasional ini sebenarnya pernah ditolak oleh Kementerian Keuangan pada tahun sebelumnya.
“Kalau benar pengadaan ini sudah pernah ditolak, namun tetap dijalankan oleh BGN, maka ini sudah masuk ranah pelanggaran tata kelola anggaran negara. Tidak boleh ada lembaga yang merasa bisa berjalan di luar mekanisme yang sah,” ujarnya keras.
Charles menilai pembelian puluhan ribu motor listrik tersebut merupakan pemborosan yang tidak mendesak dan mengada-ada. Di saat kondisi fiskal negara sedang tertekan dan seluruh instansi diminta berhemat, kebijakan ini dinilai sangat tidak tepat sasaran.
“Ini potensi pemborosan yang serius. Urgensinya tidak jelas. Saya tegaskan, program gizi bukan program bagi-bagi proyek. Fokus utama harus pada perbaikan gizi anak, bukan pada pengadaan kendaraan,” tegasnya.
“Kalau tidak ada penjelasan kuat dan transparan terkait dasar anggarannya, maka ini patut diduga sebagai kebijakan yang salah dan harus segera dihentikan,” tambahnya.
Menkeu Akui Pernah Tolak Usulan Serupa
Sebelumnya, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengakui bahwa pihaknya pernah menolak usulan anggaran serupa, baik untuk pengadaan komputer maupun sepeda motor operasional dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Setahu saya tahun lalu pernah diajukan juga untuk motor dan komputer, tapi ditolak,” ujar Purbaya saat dikonfirmasi, Selasa (07/04/2026).
Meskipun untuk usulan tahun ini ia belum mengetahui detailnya dan akan melakukan pengecekan, Purbaya menegaskan bahwa fokus program seharusnya tetap pada penyediaan makanan, bukan sarana pendukung yang berlebihan.
“Bukan tidak boleh, tapi harusnya utamanya untuk makanan. Jangan sampai yang untung justru pihak penyedia barangnya,” pungkasnya.
