Harian Indonesia Pos. Com, Jakarta – Guna menyerap hasil pertanian lokal sekaligus memotong rantai distribusi kepada konsumen, Presiden Prabowo Subianto akan membentuk pusat kegiatan ekonomi di tiap desa bernama Koperasi Desa Merah Putih.
Pembentukan Koperasi Desa atau Kop Des Merah Putih, menurut Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas yang dipimpinnya pada Senin [3/3/2025] sore.
“ Nanti anggarannya itu dari dana desa yang sekarang ada. Sudah dibentuk nanti badannya, brand koperasi. Bikin gudang di situ dengan enam gerai,” kata Zulkifli Hasan saat memberikan keterangan kepada wartawan di Istana Kepresidenan RI, Senin.
Zulkifli menyebut, bahwa Kop Des Merah Putih akan dibangun di 70.000 hingga 80.000 desa di seluruh Indonesia.
Zulkifli memperkirakan setiap desa butuh anggaran sebesar Rp 3 miliar sampai Rp 5 miliar untuk pembangunan dan pengembangan Kop Des.
Anggaran tersebut nantinya dapat dialokasikan dari dana desa yang diberikan pemerintah sebesar Rp1 miliar per tahun.
“Satu desa tadi diperkirakan akan menelan anggaran Rp3 miliar sampai Rp5 miliar. Kita ada dana desa Rp1 miliar per tahun. Kalau 5 tahun, satu desa Rp1 miliar, berarti 5 tahun Rp5 miliar. Akan tetapi, ini diperlukan di depan,” kata Zulhas.
Oleh karena itu, Himpunan Bank Negara (Himbara) juga akan berperan dalam pendanaan awal sehingga desa dapat mengangsur selama 3—5 tahun guna memastikan koperasi dapat beroperasi secara optimal sejak awal.
Dalam implementasinya, kata Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Kop Des Merah Putih akan dikembangkan melalui tiga model, yakni membangun koperasi baru, merevitalisasi koperasi yang sudah ada, dan ketiga membangun serta mengembangkan koperasi.
Budi mencatat ada sekitar 64.000 gabungan kelompok tani (gapoktan) yang siap bermigrasi menjadi koperasi sehingga sistem pertanian dan distribusi pangan di desa dapat terintegrasi dengan lebih baik.
“Yang pasti dengan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih akan memutus mata rantai distribusi barang yang efeknya merugikan kepada konsumen maupun kepada produsen supaya bisa lebih murah harga-harga di tengah masyarakat,” kata Budi Arie. [Antara]
