LAMONGAN | harian indonesia pos.com – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Lamongan menyoroti pelaksanaan Latihan Dasar Militer Latsarmil dalam program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI. Sorotan muncul setelah adanya laporan 5 peserta meninggal dunia dan 32 peserta perempuan dalam kondisi hamil.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan Lamongan Erna Sujarwati, http://S.Pd., http://M.Sos, meminta pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Latsarmil SPPI. Ia menekankan pentingnya aspek kemanusiaan dan keselamatan peserta, mengingat pelatihan ini memiliki aktivitas fisik berat dari pagi hingga malam.
“Pemerintah perlu melakukan evaluasi dan memberikan pengecualian terhadap peserta perempuan yang sedang hamil. Ada 32 peserta perempuan hamil yang harus mendapat perlakuan khusus, bukan hanya dipulangkan, tapi diberi kebijakan yang mempertimbangkan kesehatan dan keselamatan mereka,” ujar Erna, Rabu 1/7/2026.
Menurut Erna, kondisi kehamilan butuh perhatian khusus. Ia mencontohkan, untuk perjalanan pesawat saja perempuan hamil wajib lapor kondisi. Apalagi Latsarmil yang menuntut fisik lapangan. “Naik pesawat saja perempuan hamil harus melaporkan kondisinya, apalagi mengikuti Latsarmil yang aktivitasnya berat. Maka kondisi kesehatan peserta harus jadi perhatian utama sejak awal,” jelasnya.
Fraksi PDI Perjuangan juga mendorong screening kesehatan komprehensif sebelum pelatihan serupa digelar. Pemerintah diminta memetakan kondisi peserta, termasuk riwayat penyakit bawaan dan faktor risiko yang berpotensi membahayakan jiwa.
“Setiap peserta harus dipastikan kondisinya sesuai standar pelaksanaan pelatihan. Jangan sampai ada peserta dengan kondisi tertentu yang justru berisiko fatal ketika ikut kegiatan,” tambahnya.
Selain peserta hamil, Erna meminta perhatian khusus juga diberikan kepada peserta yang punya riwayat penyakit berbahaya. Ia berharap evaluasi Latsarmil SPPI jadi langkah perbaikan agar program prioritas pemerintah tetap berjalan sesuai tujuan, tapi tetap mengedepankan keselamatan.
“Program prioritas pemerintah harus sukses, tapi keberhasilan tidak boleh diukur hanya dari pelaksanaan. Pemerintah juga harus memastikan keselamatan seluruh peserta yang terlibat,” pungkasnya. (***)
