KUPANG – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Johni Asadoma membina apel kendaraan dinas lintas Pemerintah Provinsi NTT yang berlangsung di Halaman GOR Flobamora Kupang pada Rabu (1/4/2026) pagi hari.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) Provinsi NTT Johni Ataupah yang bertindak sebagai Komandan Apel menyampaikan bahwa acara diikuti oleh 71 unit kendaraan dinas dari total 354 unit yang tersebar di 22 kabupaten/kota di NTT. Kendaraan yang tidak dapat hadir dikarenakan berada di daerah penugasan masing-masing.
Baca Juga :
Gubernur NTT Tekankan Pentingnya SDM Unggul pada Sosialisasi PMB Undana 2026
Jual Anak Sendiri, Istri dilapor Suami Ke Pihak Berwajib
Dalam amanatnya, Wagub Johni menegaskan bahwa apel ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat pengelolaan aset daerah sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
“Pengelolaan kendaraan dinas harus dilakukan dengan tertib dan sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya.
Menurutnya, apel bertujuan untuk memastikan administrasi penggunaan dan pencatatan aset berjalan dengan baik, menjamin kondisi kendaraan layak beroperasi, meningkatkan kepatuhan pembayaran PKB tepat waktu, serta mengatur kendaraan yang tidak dapat beroperasi lagi melalui proses penghapusan yang sesuai.
Wagub juga menekankan bahwa PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) menjadi salah satu komponen utama yang menyumbang paling besar bagi PAD Provinsi NTT.
Di tengah kondisi ekonomi yang masih perlu diperkuat, Ia menggarisbawahi pentingnya langkah-langkah efisiensi seperti mengurangi kegiatan perjalanan dinas, menerapkan sistem work from home (WFH), serta membangun budaya hemat di lingkungan kerja.
“PKB memiliki peran krusial dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Namun, upaya optimalisasi sektor ini masih dihadapkan pada tantangan, salah satunya adalah rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak,” ucapnya.
Untuk mengatasi hal tersebut, Ia mendorong percepatan digitalisasi sistem pembayaran pajak sebagai langkah efektif meningkatkan kepatuhan masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah harus menjadi contoh teladan dalam kepatuhan administrasi.
“Tidak boleh ada kendaraan dinas yang tidak tertib dalam administrasi. Pemerintah harus menjadi role model bagi masyarakat,” tegas Wakil Gubernur.
Ia menambahkan bahwa optimalisasi PAD bukan hanya tanggung jawab BPAD, melainkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Aparatur Sipil Negara (ASN), sehingga diperlukan kolaborasi yang erat.
“Setiap OPD wajib memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan, meningkatkan pengawasan dan pengelolaan aset secara maksimal, serta mendorong penerapan sistem administrasi berbasis digital. Selain itu, penggunaan kendaraan dinas harus benar-benar untuk kepentingan pelayanan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi,” jelasnya.
Wagub menyatakan komitmen untuk terus meningkatkan disiplin dalam pengelolaan aset daerah guna mendukung pembangunan di NTT.
Acara apel dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, antara lain Kepala Kantor Wilayah PT Jasa Raharja NTT Sumantri M. Baswan, Kepala Dinas Perhubungan NTT Frederik Koenunu, Kepala BKEUDA NTT Benhard Menoh, Kepala Biro Umum Setda NTT Agustinus Sigasare, Kasat Pol PP Prov NTT Yohan A. Bunmo Loban, serta para ASN lingkup Pemerintah Provinsi NTT.
Setelah apel berakhir, Wakil Gubernur melakukan pemeriksaan langsung terhadap kendaraan dinas, mulai dari kelengkapan dokumen hingga kondisi teknisnya untuk memastikan perawatan berjalan dengan baik. Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penindakan dengan menempelkan stiker peringatan pada kendaraan yang belum memenuhi kewajiban pembayaran pajak.
Mengakhiri kegiatan, Wagub juga meninjau layanan pemeriksaan kesehatan gratis melalui Mobile Unit Keselamatan Lalu Lintas Jasa Raharja NTT bersama tenaga kesehatan dari Biro Kedokteran dan Kesehatan (Birokes) Polda NTT. Selain itu, disediakan juga layanan Samsat Keliling untuk memudahkan pembayaran pajak kendaraan.
Laporan : Rocky marsiano Taseseb
Sumber : Humas Propinsi NTT
