KUPANG – Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, menegaskan perlunya reformasi total kinerja ASN, mulai dari pola pikir hingga pengelolaan anggaran yang berbasis dampak nyata.
“Kita tidak bisa bekerja biasa-biasa saja. Setiap rupiah harus memberi manfaat jelas. Kalau program tidak berdampak, anggarannya kita tarik,” tegasnya saat membuka Bimtek Penyusunan IKU dan Penjenjangan Kinerja ASN, Rabu (8/4/2026).
Wajib Pangkas Anggaran 10%
Melki meminta seluruh OPD memangkas anggaran minimal 10 persen secara mandiri. Jika tidak dilakukan, pemotongan akan dinaikkan menjadi 15 persen. Dana tersebut akan dialihkan ke program yang lebih prioritas.
Gubernur menyoroti masih banyaknya aset daerah yang tidak terkelola dan ASN yang kurang produktif. Dari total 30 ribu ASN, terjadi penumpukan tenaga di beberapa unit kerja.
“Kita tidak mau merumahkan, tapi semua harus bekerja. Jangan sampai kelebihan orang justru bikin tidak produktif,” ujarnya.
Kebijakan ke depan harus berorientasi pada hasil (outcome), bukan sekadar kegiatan. Melki juga mewajibkan cek kesehatan jiwa bagi pejabat setahun sekali dan mendorong ASN memiliki jiwa wirausaha.
Kejar Potensi Besar
Pemerintah diminta mengejar potensi anggaran pusat seperti Makan Bergizi Gratis (Rp7 T) dan peluang investasi energi baru terbarukan yang mencapai 6-7 miliar dolar AS.
Sementara itu, Program SKALA Australia menyatakan dukungan kolaborasi akan dilanjutkan hingga 2030.
“Mindset dan budaya kerja harus berubah, kalau tidak sama saja buang-buang anggaran,” tutup Melki.
