JAKARTA – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menjadi pembicara kunci dalam kegiatan Akademi Politik yang diselenggarakan oleh Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), pada Sabtu (13/6/2026). Mengusung tema “Asta Cita sebagai Kompas Peradaban: Meneguhkan Kepemimpinan Bangsa yang Tangguh, Berdaulat, dan Berkemajuan”, Wamen Ossy menyoroti peran strategis sektor pertanahan dalam mendukung visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam paparannya, Wamen Ossy menegaskan bahwa keberhasilan program Asta Cita sangat bergantung pada ketersediaan dan pengelolaan lahan yang tepat. Ia mencontohkan poin-poin penting seperti kemandirian bangsa melalui swasembada tanah, energi, air, serta pengembangan ekonomi kreatif, hijau, dan biru.
“Semua program tersebut membutuhkan lahan dan tanah. Di situlah peran Kementerian ATR/BPN akan mendorong program Asta Cita terlaksana,” ujar Wamen Ossy.
Ia juga memaparkan kondisi sumber daya agraria Indonesia saat ini, di mana 77% merupakan wilayah laut dan 23% atau sekitar 189 juta hektare berupa daratan. Dari total daratan tersebut, sekitar 118,1 juta hektare (62,5%) merupakan kawasan hutan di bawah kewenangan Kementerian Kehutanan. Sementara itu, Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 70,1 juta hektare berada di bawah kewenangan Kementerian ATR/BPN.
Hingga saat ini, sekitar 79,5% area kewenangan ATR/BPN telah berhasil dipetakan. Kementerian sedang fokus menyelesaikan pemetaan terhadap sisa 20,5% bidang tanah, khususnya di wilayah perbatasan dan area yang berbatasan dengan kawasan hutan. Target utamanya adalah mencapai pemetaan 100% agar pemerintah memiliki basis data pertanahan yang lengkap dan terintegrasi.
Wamen Ossy menjelaskan bahwa pemetaan hanyalah fondasi awal. Langkah selanjutnya yang krusial adalah integrasi data melalui Kebijakan Satu Peta (One Map Policy). Langkah ini dinilai vital untuk mengurangi potensi tumpang tindih pemanfaatan ruang yang selama ini sering memicu sengketa dan konflik agraria di masyarakat.
“Beberapa permasalahan yang terjadi saat ini merupakan akibat belum adanya kesatuan database yang kita miliki, baik di kawasan hutan maupun kawasan APL. Karena itu, kami terus mendorong pemanfaatan teknologi agar seluruh lembaga menggunakan satu basis data yang sama sehingga tumpang tindih dan konflik dapat ditekan semaksimal mungkin,” pungkasnya di hadapan para mahasiswa peserta Akademi Politik. (***)
