Tata Kelola Hutan Alor Disorot Wagub NTT: Perkuat Kerja Sama BPN, Kejar Kepastian Status Lahan Warga

ALOR | harian Indonesia pos.com – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Johni Asadoma mendorong Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan UPTD KPH Wilayah Kabupaten Alor menerapkan terobosan baru guna menaikkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor kehutanan. Dorongan itu disampaikan saat kunjungan kerja ke kantor UPTD KPH Alor, Senin (22/6/2026), disambut Plt Kepala KPH Arly Marthen Ketty dan jajaran.Dalam pertemuan, Wagub mendengar paparan pengelolaan kawasan hutan Alor seluas ±105.000 hektare yang meliputi hutan lindung, hutan produksi, hutan produksi terbatas, dan taman wisata alam. Saat ini PAD bersumber dari hasil hutan bukan kayu seperti porang, kunyit kering, kemiri, serta layanan pengukuran dan pemetaan di luar kawasan. Namun Plt KPH menyebut masih ada hambatan, mulai dari pungutan ke pelaku usaha yang belum maksimal hingga penurunan harga komoditas.Selain PAD, Wagub menyoroti status lahan yang belum bersertifikat sebagai tantangan utama di Alor. Ia meminta KPH memperkuat kerja sama dengan Kantor Pertanahan Nasional agar proses sertifikasi lahan warga dan kawasan hutan dipercepat. “Kepastian hukum atas lahan sangat penting untuk melindungi hak warga sekaligus menciptakan tata kelola hutan yang lebih tertib,” ujarnya.Wagub juga meminta seluruh kendala KPH dicatat lengkap beserta langkah penyelesaiannya, dan dana yang masuk kas daerah dikelola tepat sasaran, hemat, ASN harus disiplin, kreatif, dan berani berinovasi.Ia menargetkan realisasi PAD kehutanan Alor mencapai minimal 75% dari target tahun ini. “Terus bekerja semangat tinggi agar potensi kehutanan memberi sumbangan lebih besar bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya. (Rocky)