ROTE NDAO (NTT) – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan peninjauan langsung ke Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) yang berlokasi di Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jumat (22/5/2026). Kegiatan ini bertujuan memastikan pengembangan industri garam berjalan optimal sekaligus mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat swasembada pangan dan hilirisasi sektor kelautan nasional.
Dalam kunjungan kerjanya, Wapres meninjau langsung lokasi kolam kristalisasi garam, fasilitas gudang penyimpanan, serta berdialog secara langsung dengan para petani garam dan jajaran pemerintah daerah guna mendengar potensi maupun tantangan yang dihadapi di lapangan.
Wapres menegaskan bahwa kebutuhan garam nasional saat ini mencapai sekitar 5 juta ton per tahun, sementara produksi dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan tersebut sepenuhnya. Oleh karena itu, pengembangan kawasan industri garam di Rote Ndao dinilai memiliki peran sangat strategis untuk menjamin ketersediaan pasokan nasional.
“Ini kan kebutuhan garam kita per tahun itu 5 juta ton ya. Kita belum bisa memenuhi itu, makanya proyek yang ada di sini itu sangat penting sekali untuk bisa memenuhi kebutuhan garam di dalam negeri. Karena Pak Presiden punya perhatian penuh terhadap swasembada pangan, dan garam ini adalah salah satu prioritasnya,” ujar Wapres.
Selain aspek pemenuhan kebutuhan nasional, Wapres juga menekankan pentingnya percepatan penyelesaian dan operasionalisasi kawasan tersebut agar dampak ekonomi segera dirasakan masyarakat setempat. Pembangunan ini diharapkan mampu membuka lapangan kerja seluas-luasnya, meningkatkan kesejahteraan warga lokal, serta memberikan efek ganda pembangunan yang nyata, bukan hanya sekadar rencana di atas kertas.
“Kita ingin ini segera bisa berfungsi sepenuhnya. Kita ingin membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya, warga lokal terbantu, kesejahteraannya meningkat, dan yang paling penting manfaat nyata dari proyek ini bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” tambahnya.
Tak hanya sektor garam, Wapres juga meninjau potensi pengembangan rumput laut dan kawasan kampung nelayan di wilayah tersebut. Menanggapi usulan pemerintah daerah, Wapres memastikan kebutuhan fasilitas penunjang bagi nelayan akan segera ditindaklanjuti bersama kementerian terkait. Fasilitas yang direncanakan meliputi ruang pendingin (cold storage), pabrik es, hingga SPBU khusus nelayan guna menjaga kualitas hasil tangkapan dan efisiensi biaya operasional.
“Di tempat-tempat yang produktif untuk perikanan harus ada fasilitas pendukungnya: ada ruang pendingin, ada pabrik es, dan ada SPBU khusus nelayan. Agar hasil laut tidak terbuang sia-sia dan ekonomi nelayan semakin kuat,” jelas Wapres.
Selain sektor ekonomi, Wapres juga menerima laporan terkait kondisi infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan di Rote Ndao, termasuk kebutuhan revitalisasi puskesmas serta peningkatan fasilitas rumah sakit daerah. Wapres meminta agar koordinasi antarinstansi terus diperkuat guna mempercepat penanganan kebutuhan dasar masyarakat tersebut.
Sementara itu, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan bahwa kehadiran K-SIGN di Rote Ndao bukan sekadar proyek infrastruktur biasa, melainkan langkah strategis untuk menciptakan lapangan kerja bagi pemuda, menekan angka pengangguran, serta menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.
“Ini tentang masa depan anak muda NTT, tentang petani garam yang ingin lebih sejahtera, dan tentang nelayan yang butuh dukungan fasilitas. Indonesia butuh jutaan ton garam setiap tahun, dan kami ingin NTT bukan lagi sekadar penonton, tapi menjadi pemain utama. Potensi laut kita luas, dan rakyat pesisir pun harus ikut maju,” tegas Gubernur Melki.
Senada dengan hal itu, Bupati Rote Ndao Paulus Henuk menyambut baik perhatian besar pemerintah pusat. Ia berharap pembangunan yang didanai Kementerian Kelautan dan Perikanan tersebut berjalan baik dan memberikan dampak langsung, terutama bagi warga yang wilayahnya terdampak pembangunan kawasan tambak garam. Pemerintah daerah pun menegaskan kesiapannya mendukung penuh program ini demi kesejahteraan rakyat.
“Perhatian pemerintah pusat melalui KKP dengan anggaran yang cukup besar ini harus berjalan baik, sehingga masyarakat Rote Ndao, khususnya yang terdampak langsung kawasan ini, bisa menikmati hasil pembangunan,” ujar Bupati Paulus.
Turut mendampingi Wapres dalam peninjauan tersebut antara lain Dirjen Pengelolaan Kelautan A. Koswara, dan Direktur Utama Nindya Karya Firmansyah.(Rocky)
