MAUMERE – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, menegaskan komitmen kuat untuk memperbaiki sistem penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Pemerintah Provinsi kini memastikan seluruh administrasi dan pelatihan tuntas dilakukan di dalam daerah agar pekerja bisa berangkat langsung ke negara tujuan tanpa transit di tempat lain, sekaligus menekan risiko Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Hal ini disampaikannya saat meninjau Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Musubu di Kabupaten Sikka, Jumat (17/4/2026).
Dalam arqahannya, Gubernur Melki meminta perubahan pola pikir besar-besaran terkait penempatan PMI. Ia menilai negara tujuan harus dialihkan ke tempat yang memberikan perlindungan dan kesejahteraan lebih baik.
“Kalau saya boleh menentukan, Malaysia ini stop saja. Kita harus cari negara-negara yang lebih baik seperti Jepang, Taiwan, Hong Kong, Singapura, hingga Eropa dan Amerika,” tegasnya.
Ia mencontohkan Jepang sebagai pasar potensial dengan standar tinggi. LPK Musubu yang bekerja sama dengan STIKES St. Elisabeth Maumere dinilai menjadi pintu gerbang yang tepat untuk menyiapkan tenaga kesehatan dan tenaga terampil lainnya.
Salah satu strategi utama yang digencarkan adalah penyelesaian seluruh proses di daerah asal.
“Kita mau semua proses selesai di NTT. Paspor, sertifikasi, pelatihan, semuanya beres di sini. Jadi mereka berangkat langsung dari Kupang atau daerah asal ke perusahaan tujuan, tidak lagi transit di Batam, Nunukan, atau daerah lain yang rawan TPPO,” jelasnya.
Untuk mendukung hal ini, Pemprov NTT juga tengah mempersiapkan pembukaan jalur penerbangan internasional langsung dari Kupang.
Gubernur juga menyoroti pentingnya pengembangan keterampilan yang tidak hanya terpaku pada satu bidang.
“Tidak hanya kesehatan, tapi kita harus asah potensi di pertanian, otomotif, perikanan dan kelautan. Dunia butuh tenaga kerja, tapi kita harus siap,” ujarnya.
Ia mengungkapkan kekhawatiran saat permintaan 1.000 montir dari Eropa sulit dipenuhi karena keterbatasan SDM terampil.
Untuk memudahkan akses, pemerintah telah menyiapkan skema KUR PMI melalui Bank NTT dengan total anggaran sekitar Rp50 miliar guna membantu biaya pelatihan bagi masyarakat yang kurang mampu.
Recruitment Partnership Director LPK Musubu, Vonny Francis Yuki, melaporkan bahwa lembaganya mampu mengirim sekitar 50 pekerja asal NTT ke Jepang setiap tahunnya.
“Pekerja asal NTT dikenal setia, tulus, dan rendah hati. Itu nilai plus yang sangat diminati perusahaan luar negeri,” katanya.
Sementara itu, Bupati Sikka, Juventus Yoris Prima Kago, menyatakan dukungan penuh dan berkomitmen mengarahkan anak-anak dari keluarga miskin ekstrem untuk mengikuti pendidikan vokasi dan pelatihan kerja agar memiliki masa depan yang cerah.
Laporan : Rocky marsiano Taseseb
Sumber : Biro Administrasi Pimpinan Setda Prop.NTT
Editor : MSR
