PASANGKAYU (SULBAR) – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasangkayu menggelar rapat kerja yang dihadiri oleh mitra kerja dari lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD), meliputi Satpol PP, Dinas Pendidikan (Diknas), Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbang), serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Capil).
Kegiatan ini, berlangsung di kantor DPRD Kab.Pasangkayu, kelurahan Pasangkayu, kec.Pasangkayu, Prov.Sulawesi Barat, tepatnya di Ruang Rapat Komisi I DPRD. Selasa (5/5/2026), guna membahas dua agenda utama, yaitu evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 serta pembahasan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2027.
Rapat tersebut dibuka dan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pasangkayu, Muslihat Kamaluddin, S. Sos. M.AP, didampingi oleh Wakil Ketua II DPRD Pasangkayu, Muh. Dasri, S.Pd, M.AP. Dan di ikuti oleh anggota Komisi Arham bustaman bersama Ilham.
Pada kesempatan ini, Muslihat menyampaikan bahwa evaluasi APBD 2026 dilakukan untuk menilai tingkat penyerapan anggaran, efektivitas program, serta mengidentifikasi kendala yang ditemui di lapangan, sehingga dapat menjadi dasar perbaikan perencanaan ke depannya.
“Dari hasil pemantauan sementara, penyerapan anggaran di beberapa sektor sudah berjalan baik, namun masih ada sejumlah kegiatan yang terhambat karena faktor teknis dan administrasi. Kami meminta setiap OPD untuk segera menyelesaikan permasalahan yang ada agar manfaat anggaran benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Muslihat.
Selain evaluasi, rapat juga membahas kerangka awal penyusunan RKPD 2027 yang akan menjadi acuan dalam penyusunan anggaran tahun mendatang. Komisi I menekankan bahwa perencanaan harus berfokus pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat, di antaranya peningkatan kualitas infrastruktur dasar, pelayanan kesehatan, pendidikan, serta penguatan sektor pertanian dan perekonomian daerah.
Perwakilan mitra kerja dari masing-masing OPD menyampaikan laporan pelaksanaan program dan rencana kegiatan yang akan diusulkan. Mereka juga menyampaikan berbagai tantangan dan kebutuhan dukungan agar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lebih optimal.
Rapat kerja ini diharapkan menghasilkan kesepahaman dan keselarasan antara pihak legislatif dan eksekutif, sehingga kebijakan dan anggaran yang disusun benar-benar tepat sasaran, efisien, dan mendukung percepatan pembangunan Kabupaten Pasangkayu ke arah yang lebih maju dan sejahtera. (Jas)
